Bawaslu Denpasar Mantapkan Strategi Pengawasan melalui Evaluasi P2P Daring dan Penyusunan Laporan Akhir

Denpasar - Bawaslu Kota Denpasar menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring dan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, serta Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali pada Selasa (25/11). Kehadiran Bawaslu Denpasar diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Dewa Ayu Agung Manik Oktariani beserta Kasubbag dan staf lyang membidangi pencegahan dan kehumasan.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan laporan akhir harus mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 42 Tahun 2025. Laporan wajib mencerminkan hasil kinerja, capaian, serta manfaat konkret bagi masyarakat.

“Laporan akhir harus menunjukkan progres nyata. Jangan sampai laporan disusun hanya sebagai formalitas,” ujar Ariyani.

Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap aspek pelaporan karena laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota di tahun berjalan.

Dalam kesempatan yang sana, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, menyampaikan komitmen Bawaslu Denpasar dalam menjaga kualitas pengawasan di wilayah kota.

“Bawaslu Denpasar akan terus mengintensifkan pengawasan terhadap PDPB dan memperkuat langkah pencegahan serta publikasi kegiatan  pada masa non-tahapan ini,” tegasnya.

Di bagian akhir, rapat ini turut mengulas evaluasi pelaksanaan P2P daring yang sebelumnya berjalan di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Bali. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan arah program pengawasan partisipatif dengan agenda pencegahan dan pelaporan akhir tahun. Rapat juga dihadiri oleh Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, serta jajaran staf.