Bawaslu Denpasar Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, Kawal Akurasi Data Pemilih Menuju Pemilu 2029
|
Denpasar – Bawaslu Kota Denpasar memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui koordinasi lintas lembaga dalam Rapat Pengawasan PDPB Tahun 2026 bertema “Optimalisasi PDPB melalui Penguatan Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif” di Kantor Bawaslu Kota Denpasar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar, serta perwakilan Disdukcapil, DPMD, PEPABRI, Purnawirawan Polri, Bhayangkari, dan BP3MI Bali.
Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan bahwa pengawasan PDPB dilakukan melalui Coktas dan uji petik data pemilih. Dari hasil pengawasan, masih ditemukan data pensiunan TNI/Polri yang status pekerjaannya pada KTP-el tercatat sebagai anggota aktif.
“Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian bersama karena perubahan status pekerjaan pada dokumen kependudukan berkaitan dengan pemenuhan hak pilih masyarakat. Kami telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Polresta Denpasar untuk selanjutnya dikoordinasikan bersama Disdukcapil,” ungkap Hardy.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, dalam arahannya, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan data pemilih, mulai dari perubahan status pekerjaan pensiunan TNI/Polri, pemenuhan hak pilih anggota Bhayangkari dan Persit, hingga pemutakhiran data pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air.
“Diperlukan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan terkait hak pilih masyarakat. Melalui pengawasan sejak dini, potensi permasalahan yang dapat muncul pada saat pemungutan suara diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal,” ungkap Ariyani.
Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, menjelaskan bahwa pengawasan PDPB Tahun 2026 dilaksanakan melalui pengawasan melekat terhadap Coktas KPU, uji petik langsung ke rumah warga, serta sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan stakeholder, partai politik, perguruan tinggi, sekolah, hingga desa dan kelurahan.
“Selain pengawasan secara langsung, kami juga terus memperkuat sosialisasi pengawasan partisipatif melalui siaran radio, kegiatan di perguruan tinggi, sekolah, hingga desa dan kelurahan. Kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar tidak hanya menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2029, tetapi juga ikut berperan dalam mengawasi proses demokrasi,” jelas Manik.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Suyanto, menegaskan bahwa evaluasi PDPB penting untuk mengidentifikasi potensi persoalan administrasi maupun hukum dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Senada, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan, menyoroti perlunya sinkronisasi data antara Bawaslu dan Disdukcapil karena masih ditemukan data yang telah disampaikan sebagai saran perbaikan, tetapi kembali tercatat dengan status pekerjaan aktif.
Dalam diskusi, perwakilan Disdukcapil menyampaikan mekanisme pembaruan data kependudukan melalui IKD maupun pelayanan administrasi desa dan kelurahan. Sementara itu, BP3MI Bali menyampaikan data 872 pekerja migran asal Denpasar yang bekerja di luar negeri pada 2026, sehingga diperlukan pemutakhiran berkala terhadap perubahan status dan domisili mereka.
Masukan lainnya disampaikan terkait perlunya sosialisasi dan pelayanan jemput bola bagi pensiunan TNI/Polri, khususnya yang telah lanjut usia, serta peningkatan pembaruan data akibat mutasi anggota di lingkungan Bhayangkari.
Menutup kegiatan, Bawaslu Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Penguatan sinergi lintas lembaga diharapkan dapat mendukung pengawasan PDPB serta mewujudkan data pemilih yang akurat, valid, dan mutakhir menuju Pemilu 2029.
Penulis dan Foto : Gus Surya
Editor : Humas Bawaslu Kota Denpasar