Bawaslu Kota Denpasar Hadiri Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada 2024

Denpasar, – Bawaslu Kota Denpasar menghadiri Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya melakukan dokumentasi terhadap dinamika pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Senin (28/07).

Rapat ini diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran beserta Staf yang membidangi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali dengan tujuan menghimpun pengalaman, praktik baik, serta tantangan dalam proses penanganan pelanggaran yang telah terjadi selama tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran  Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka menyampaikan bahwa penyusunan buku ini bukan hanya bentuk dokumentasi, tetapi juga strategi kelembagaan dalam memperkuat penegakan hukum pemilu.

"Kami berharap buku ini dapat menjadi refrensi dan pedoman bagi pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam Pemilihan kedepannya” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan menyambut baik penyusunan buku ini sebagai langkah maju pendokumentasian jejak-jejak penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Kami di tingkat kota menyambut baik penyusunan buku ini, bawaslu kota denpasar berpartisipasi dengan membuat artikel yang sifatnya menjadi sebuah kritik membangun dan dapat menjadi acuan terhadap norma hukum yang dapat di gunakan oleh bawaslu dikemudian hari berdasarkan keadaan kepemiluan di kota denpasar” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Kota Denpasar turut memberikan masukan dan pandangan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan 2024. Diharapkan, kontribusi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali ini dapat menyempurnakan isi buku agar lebih aplikatif dan responsif terhadap dinamika pelanggaran yang terjadi di daerah.

Rapat finalisasi ini menjadi langkah penting menuju penguatan tata kelola pengawasan pemilu yang lebih responsif dan partisipatif. Buku Penanganan Pelanggaran ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam menghadapi Pemilihan di waktu kedepan.