Bawaslu Denpasar hadiri Rapat Verifikasi SAQ

DENPASAR - Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 , Bawaslu Kota Denpasar hadiri Rapat Verifikasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali. Senin (27/7/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Bali, hadir dalam rapat tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka dan Gede Sutrawan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi PPID, beserta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka menyampaikan Bawaslu hadir bukan semata mata hanya mengawasi Pemilu tetapi juga memberikan pelayanan publik.

"Kita sebagai lembaga publik wajib untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Predikat informatif merupakan bonus, sasaran kita bukan mencari nilai yang maksimal, tujuan kita memberikan pelayanan dan informasi kepada publik secara maksimal. Saya berharap perbaikan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota terkait sarana dan prasarana itu juga harus disinkronkan dengan pelayanan yang diberikan" ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan menyampaikan saat ini demokrasi menuntut keterbukaan informasi, tentunya di era digital keberadaan PPID sangat penting di badan publik khususnya Bawaslu.

Lebih lanjut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana menyampaikan Komisi Informasi Bali bekerja sama dengan badan publik terkait keterbukaan informasi publik, harapannya agar keterbukaan informasi publik menjadi sebuah kewajiban bukan sebagai etalase.

"Kualifikasi informatif jangan berhenti sebagai koleksi, akan tetapi sebagai pendorong semangat pelayanan kepada publik. Kami sangat mengapresiasi Bawaslu yang secara rutin melakukan pembinaan keterbukaan informasi publik di jajarannya" ujarnya.

Melalui sinergi dan komitmen bersama, akan wujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.