Bawaslu Denpasar Perkuat Integritas dan Akuntabilitas melalui Implementasi Reformasi Birokrasi

Denpasar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan melalui implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada penguatan integritas dan akuntabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi dengan tema “Penguatan Integritas dan Akuntabilitas melalui Implementasi Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kota Denpasar” yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari dan Suyanto, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Ni Wayan Ernirusita serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Denpasar, Kadek Sapta Budiarta.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, dalam penyampaiannya menekankan bahwa integritas memiliki makna yang selaras dengan filosofi Tri Kaya Parisudha, yakni keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

“Integritas bukan hanya sebatas ucapan, tetapi harus tercermin dalam keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai-nilai Tri Kaya Parisudha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Bawaslu Kota Denpasar,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa tata kelola birokrasi Bawaslu Kota Denpasar secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, peningkatan kualitas organisasi tetap membutuhkan komitmen bersama, kedisiplinan, serta konsistensi dalam menyelesaikan setiap program kerja sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja yang relatif baru berdiri secara mandiri setelah sebelumnya berada dalam lingkup koordinasi Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kota Denpasar masih terus melakukan proses pembenahan dan penguatan organisasi.

“Kami menyadari bahwa sebagai satuan kerja yang relatif baru berdiri secara mandiri, masih banyak hal yang perlu dipelajari dan dibenahi. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi melalui berbagai masukan dan arahan dari Bawaslu Provinsi Bali maupun Kesbangpol Kota Denpasar,” ujarnya.

Hardy juga berharap penguatan kelembagaan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pertemuan bersama para pemangku kepentingan pada tahun 2027 mendatang guna mengevaluasi perkembangan dan kedewasaan organisasi Bawaslu Kota Denpasar.

Dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi juga disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar, A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja. Ia mengapresiasi langkah dan komitmen Bawaslu Kota Denpasar dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah dilaksanakan sebanyak enam kali.

“Kami mengapresiasi upaya Bawaslu Kota Denpasar dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas. Harapannya, capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan hingga mampu memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan dari target dan tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sinergisitas antara Bawaslu Kota Denpasar dengan Kesbangpol Kota Denpasar telah terjalin dengan baik. Melalui rapat ini, pihaknya berharap dapat memperoleh pengalaman, pandangan, serta pembelajaran dalam penerapan reformasi birokrasi dari Bawaslu Provinsi Bali dan Kesbangpol Kota Denpasar.

“Sinergisitas yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting dalam memperkuat kelembagaan. Kami berharap melalui pertemuan ini, Bawaslu Kota Denpasar dapat memperoleh berbagai masukan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, khususnya dalam menerapkan prinsip kedisiplinan dan transparansi,” jelasnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Denpasar, Kadek Sapta Budiarta, memberikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil. Tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi bagaimana setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pembagian tugas dan beban kerja pegawai secara proporsional, penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten dan berkeadilan, serta penguatan reformasi birokrasi yang tetap berjalan pada masa non-tahapan Pemilu.

Selain itu, evaluasi kelembagaan perlu memperhatikan masukan masyarakat, baik berupa saran, kritik, pengaduan, maupun kebutuhan pelayanan. Ia turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan budaya 3S (Salam, Senyum, dan Sapa), penguatan pengelolaan komunikasi internal, serta digitalisasi arsip guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi kelembagaan.

Melalui rapat implementasi reformasi birokrasi ini, Bawaslu Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang berintegritas, transparan, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sinergisitas bersama Bawaslu Provinsi Bali, Kesbangpol Kota Denpasar, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat kualitas kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.