Bawaslu Kota Denpasar Bahas Sinergi Data Gender Bersama DP3AP2KB Kota Denpasar

Denpasar -  Bawaslu Kota Denpasar menghadiri undangan rapat awal penyusunan profil statistik gender dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar di Ruang Rapat Dinas P3AP2KB pada Senin (2/3/2026). Rapat ini digelar dalam rangka membahas permintaan dan penguatan pengelolaan data gender di lingkungan Bawaslu serta instansi terkait di Kota Denpasar.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan data terpilah gender guna mendukung perencanaan program, pengarusutamaan gender, serta penguatan kebijakan berbasis data di tingkat daerah. Selain itu, koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong keterpaduan data antarperangkat daerah.

Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa ketersediaan data gender yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung tugas pengawasan pemilu yang inklusif dan responsif gender. “Kami menyambut baik sinergi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat basis data dan memastikan setiap kebijakan maupun program pengawasan mempertimbangkan perspektif gender,” ujar Eka Lestari yang juga sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kota Denpasar ini.

Sementara itu, perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Denpasar. Partisipasi aktif perempuan, baik di ranah keluarga, sosial, ekonomi, maupun pemerintahan, dinilai menjadi salah satu kunci terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam diskusi, kedua pihak juga mengidentifikasi jenis data yang dibutuhkan, mekanisme pertukaran data, serta rencana tindak lanjut berupa koordinasi lintas instansi di Kota Denpasar. Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat komunikasi dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan data gender.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sistem data gender yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel di Kota Denpasar.