Bawaslu Provinsi Bali Lakukan Visitasi, Dorong Optimalisasi Layanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Denpasar

Denpasar - Bawaslu Kota Denpasar menerima visitasi peningkatan layanan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi Bali pada Selasa (21/04/2026) sebagai upaya memperkuat kualitas keterbukaan informasi publik pasca Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi pelayanan informasi agar lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, menekankan pentingnya integrasi data antar divisi menjadi satu basis data kelembagaan.

“Data yang dimiliki tidak lagi menjadi milik masing-masing divisi, tetapi harus dihimpun sebagai data lembaga melalui Datin. Ini penting agar pelayanan informasi publik menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses,” ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi sarana dan prasarana yang telah tersedia, termasuk peningkatan visibilitas layanan PPID melalui media informasi seperti banner, serta pemanfaatan teknologi berupa QR code yang terhubung langsung ke website PPID dan JDIH. Selain itu, aspek inklusivitas juga menjadi perhatian, khususnya dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat difabel.

Dari sisi implementasi layanan PPID kepada masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan, menyampaikan rencana pengembangan konten layanan informasi publik yang lebih menarik.

“Kami merencanakan pembuatan video layanan PPID yang lebih eye catching dan tidak membosankan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ni Luh Supri Cahyani, mengapresiasi perkembangan layanan PPID Bawaslu Kota Denpasar yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai inti dari pelayanan PPID.

“DIP adalah ‘permata’ PPID. Pengelolaannya harus terus diperbarui, baik untuk informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat, terlepas dari ada atau tidaknya penilaian dari Komisi Informasi,” tegasnya.

Selain itu, strategi komunikasi publik turut menjadi perhatian, dengan dorongan untuk tidak hanya merepost konten dari Bawaslu RI, tetapi juga mengembangkan konten kreatif yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Dalam aspek teknis, Bawaslu Kota Denpasar juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi. Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk mengembangkan server internal yang dapat mendukung kebutuhan data sehingga dapat diakses secara daring kapan saja.

“Permintaan data dari Bawaslu RI tidak mengenal waktu, sehingga kami menyiapkan server yang dapat diakses secara real-time. Namun, aspek keamanan sistem tetap menjadi perhatian utama,” ungkapnya.

Dukungan teknis juga disampaikan oleh Staf Datin Bawaslu Provinsi Bali, Wildan Nova Saputra, termasuk rencana pembaruan penanggung jawab (narahubung) data di setiap bagian, penguatan dokumentasi layanan, dan proses pengembangan sistem penyimpanan berbasis cloud maupun server internal sebagai solusi jangka pendek atas kendala akses. Pemanfaatan media sosial, website, serta integrasi QR code dalam setiap kegiatan sosialisasi dinilai sebagai langkah efektif untuk meningkatkan literasi publik terhadap layanan informasi Bawaslu.

Melalui kegiatan visitasi ini, diharapkan Bawaslu Kota Denpasar semakin optimal dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Penguatan sistem, integrasi data, serta inovasi dalam penyampaian informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.