Dalam Rangka Perkuat Koordinasi, Bawaslu Denpasar Rancang Bedah Buku Penyelesaian Sengketa

Denpasar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Bali terkait rencana pelaksanaan kegiatan bedah buku penyelesaian sengketa. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin, Renon, Denpasar, pada Senin (31/8/2026).

Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Koordinator Divisi HPS Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Sutrawan, bersama Kabag P3SPH, I Made Aji Swardhana, beserta jajaran. Dari Bawaslu Kota Denpasar, hadir Anggota Suyanto dan Dewa Ayu Agung Manik Oktariani.

Dalam pertemuan tersebut, Suyanto menyampaikan rencana kegiatan bedah buku yang akan mengangkat isu penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan literasi hukum, baik bagi jajaran pengawas pemilu maupun masyarakat.

“Kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam memperdalam pemahaman terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, sekaligus memperkuat perspektif hukum di kalangan peserta,” ujar Suyanto.

Menanggapi hal tersebut, I Gede Sutrawan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang intensif, salah satunya dengan pihak penerbit buku.

“Bawaslu Kota Denpasar perlu mengkomunikasikan dan memastikan terlebih dahulu seluruh aspek teknis dengan penerbit buku. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” jelas Sutrawan.

Lebih lanjut, Sutrawan menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Bali siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana kegiatan tersebut, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaannya.

“Kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini. Silakan dikoordinasikan lebih lanjut, dan kami siap membantu agar kegiatan bedah buku ini dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Melalui konsultasi ini, Bawaslu Kota Denpasar berharap pelaksanaan kegiatan bedah buku penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum kepemiluan, khususnya dalam menghadapi dinamika proses demokrasi yang terus berkembang.