Evaluasi IIPP 2025, Bawaslu Dorong Integritas Partai Politik

Denpasar - Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu, tetapi juga dari integritas partai politik sebagai pilar utama sistem demokrasi. Integritas tata kelola partai politik menjadi faktor penting dalam memperkuat politik nasional, yang salah satunya dapat diukur melalui Indeks Integritas Partai Politik (IIPP).

Komitmen tersebut tercermin dengan kehadiran Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana pada kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 sebagai Pilar Penguat Demokrasi Substansial Menuju Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, pada Rabu (11/2)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Letjen (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Lembaga/Kementerian Pusat, DKPP RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabubaten/Kota se-Bali, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali Partai Politik di DPR RI, DPD/DPW Partai Politik Provinsi Bali, DPC Partai Politik Wilayan Badung dan Denpasar, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa dan Media.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menjalankan tugas dan fungsi partai politik dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Partai politik berperan sebagai pilar utama sistem demokrasi dan memiliki andil yang besar dalam pembentukan stabilitas rotasi pemerintahan melalui gagasan-gagasan. Hal tersebut dapat diukur melalui IIPP yang didasarkan pada lima elemen utama yakni kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek pengelolaan keuangan partai politik masih berada pada kategori kurang berintegritas, sehingga memerlukan perhatian dan pembenahan lebih lanjut. Sementara itu, empat elemen lainnya berada pada kategori berintegritas sedang.

Dalam hal mendukung evaluasi capaian IIPP, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana memandang partai politik menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola keuangan partai dan diperlukan penguatan integritas yang menjadi perhatian seluruh partai politik. Hardy berharap, dengan adanya evaluasi capaian IIPP dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan partai politik untuk mewujudkan demokrasi substansial yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.