Gelar Audiensi, Bawaslu Denpasar-DPRD Denpasar Dorong Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Publik

Denpasar, Bawaslu Denpasar - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, Senin (30/3/2026). Audiensi ini digelar dalam rangka penguatan sinergitas pengawasan demokrasi dan kelembagaan Bawaslu Kota Denpasar.

Audiensi dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, bersama Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dan Suyanto, serta Kepala Sekretariat Ni Wayan Ernirusita beserta jajaran sekretariat.

Sementara itu, kehadiran Bawaslu Kota Denpasar disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua I Ida Bagus Yoga Adi Putra, Wakil Ketua III Made Oka Cahyadi Wiguna, hingga mayoritas Anggota DPRD Kota Denpasar.

Dalam paparannya, Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana menegaskan bahwa Bawaslu tetap aktif menjalankan fungsi pengawasan meskipun berada pada masa non-tahapan pemilu. Kegiatan yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan, pendidikan politik, penyusunan peta kerawanan, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Bawaslu memiliki peran strategis mulai dari pengawasan tahapan pemilu, pencegahan dugaan pelanggaran, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu,” ujar Hardy.

Ia juga menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Denpasar ke depan, antara lain dinamika politik di era digital, potensi politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta maraknya disinformasi di media sosial, termasuk penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, mengingat jumlah personel yang masih terbatas.

Dalam upaya mitigasi, Bawaslu Kota Denpasar aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat banjar untuk mencegah praktik politik uang, memperkuat pengawasan netralitas ASN, serta menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda Bali dalam penanganan isu siber.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), termasuk uji petik data pemilih dan pengawasan perubahan status masyarakat menjadi TNI/Polri.

Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif dan partisipasi pemilih.

“Kami juga terus menggencarkan sosialisasi pengawasan partisipatif dan edukasi pemilih agar keterlibatan masyarakat dalam demokrasi semakin meningkat,” jelas Dewa Ayu Manik.

Di bidang hukum, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Suyanto, menyampaikan program pengawasan pemutakhiran data partai politik, inovasi JDIH, serta diskusi hukum berkala untuk merespons isu-isu terkini kepemiluan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan.

“Penguatan aspek hukum ini menjadi bagian penting dalam mendukung sinergitas pengawasan serta memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dari sisi kesekretariatan, Kepala Sekretariat Ni Wayan Ernirusita menegaskan komitmen peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan komunikasi internal, pemahaman etika dan hirarki jabatan, serta perhatian terhadap kesehatan mental pegawai.

Dalam audiensi tersebut, Hardy juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan DPRD Kota Denpasar dalam mendukung penguatan demokrasi, khususnya melalui dukungan anggaran, edukasi politik masyarakat, penguatan kelembagaan, serta penyediaan fasilitas kantor.

“Kami berharap adanya dukungan DPRD terkait kebutuhan fasilitas kantor. Saat ini Bawaslu Kota Denpasar masih meminjam gedung milik Pemerintah Provinsi Bali,” jelas Hardy.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengapresiasi paparan yang disampaikan Bawaslu Kota Denpasar serta menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami titip agar sosialisasi ke masyarakat terus ditingkatkan, karena pemahaman tentang pemilu masih minim. Perlu upaya bersama untuk menyadarkan pentingnya demokrasi agar masyarakat mau menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Selain memperkuat sinergitas kelembagaan, pertemuan ini sekaligus menjadi forum dialog strategis antara Bawaslu Kota Denpasar dan anggota DPRD Kota Denpasar. Dalam forum ini, kedua pihak membahas secara konstruktif berbagai isu krusial kepemiluan, khususnya terkait akurasi dan keberlanjutan data pemilih. Anggota DPRD menyampaikan pandangan, masukan, serta harapan terhadap penguatan pengawasan yang lebih adaptif, yang direspons Bawaslu melalui pemaparan langkah mitigasi dan strategi pengawasan yang telah serta akan dilaksanakan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga guna mewujudkan pengawasan demokrasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas di Kota Denpasar.