Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Denpasar Matangkan Rencana Penyelenggaraan P2P Tahun 2026

Jembrana, Bawaslu Denpasar - Bawaslu Kota Denpasar menghadiri Rapat Persiapan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Selasa (5/5).

Rapat secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa P2P merupakan program strategis dalam membangun pusat pendidikan dan pengembangan pengawas partisipatif yang berkesinambungan dari tingkat pusat hingga daerah.

“Peserta diharapkan berasal dari komunitas aktif agar mampu menindaklanjuti kegiatan dan menyosialisasikan pengawasan partisipatif di lingkungannya,” jelasnya.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali itu juga menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan dimulai dengan kick off pada 12 Mei 2026, yang dilanjutkan dengan pembelajaran audio visual hingga 18 Mei 2026 mendatang.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, memaparkan kesiapan pelaksanaan P2P di Kota Denpasar. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar kegiatan ini di Kantor Bawaslu Denpasar.

Dewa Ayu Manik menekankan, proses rekrutmen peserta telah rampung dengan total 20 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, hingga kelompok disabilitas. “Kami berupaya memastikan keterwakilan perempuan dan inklusivitas peserta, termasuk dari kelompok disabilitas, sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif,” ujar Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Denpasar ini.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan utama, peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri melalui materi audio visual dan modul yang telah disiapkan. Peserta kemudian diminta menyusun catatan kritis sebagai bentuk pemahaman awal, yang selanjutnya akan didiskusikan lebih mendalam pada kegiatan utama P2P yang dijadwalkan pada 26 Mei 2026.

Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Bawaslu Kota Denpasar menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program P2P sebagai upaya membangun partisipasi masyarakat yang aktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pengawasan pemilu.