Bawaslu Denpasar Dorong Desa Sadar Demokrasi, Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu

Denpasar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam mengawal pelaksanaan demokrasi dan pengawasan pemilu. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui audiensi dengan pemerintah Desa Kesiman Kertalangu. Rabu (23/9/2026).

Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana mengatakan keterlibatan masyarakat di tingkat paling bawah menjadi penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan pemilu mendatang. Ia menjelaskan, persiapan menghadapi tahapan pemilu ke depan perlu dilakukan sejak dini. Bawaslu juga mendorong adanya ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, serta unsur masyarakat lainnya.

“Kami ingin melakukan sosialisasi lebih awal. Kalau masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, harus tahu tempat untuk melaporkannya dan bagaimana prosesnya. Jadi, jangan sampai informasi yang berkembang justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, Bawaslu juga menyoroti perkembangan informasi di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Salah satunya adalah penyebaran gambar atau konten yang diberikan narasi berbeda dari kondisi sebenarnya. Hardy mengajak pemerintah desa untuk ikut membangun ketahanan masyarakat terhadap informasi yang tidak benar.

“Kami berharap pemerintah desa bisa bersama-sama dengan Bawaslu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Apalagi sekarang teknologi semakin berkembang dan sudah ada penggunaan artificial intelligence (AI) yang bisa membuat informasi terlihat seolah-olah benar,” jelasnya.

Selain hoaks, Bawaslu juga mengingatkan masyarakat terhadap praktik politik uang maupun pemberian bantuan yang dikaitkan dengan ajakan memilih. Menurut Hardy, praktik politik uang tidak hanya dapat dilakukan menggunakan uang tunai, tetapi ke depan dapat berkembang dalam bentuk transaksi digital.

“Kita juga harus mengantisipasi politik uang yang tidak lagi hanya menggunakan uang fisik, tetapi bisa saja menggunakan bentuk digital. Ini yang harus dipahami masyarakat sejak awal,” ungkapnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena, S.T. menyambut baik langkah Bawaslu Kota Denpasar yang ingin memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa karena berdasarkan pengalaman pemilihan sebelumnya, laporan pelanggaran yang masuk memang relatif sedikit. Namun, kondisi di lapangan memiliki berbagai faktor dan tidak semuanya dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan aturan.

Sebagai tindak lanjut audiensi, Bawaslu Kota Denpasar yang juga di hadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Ernirusita berencana memperkuat sosialisasi melalui program Desa Sadar Demokrasi. Program ini diharapkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat di tingkat desa untuk memahami hak, kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Akhirnya Bawaslu berharap setiap kegiatan yang berlangsung di tingkat desa dapat menjadi ruang untuk menyampaikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat.