Bawaslu Denpasar Dorong Kelurahan Kesiman Perkuat Pengawasan Partisipatif

Denpasar — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar mendorong penguatan Kelurahan Sadar Demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui audiensi bersama Kelurahan Kesiman, Selasa (22/9/2026). Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Denpasar membangun sinergi dengan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat, mendorong partisipasi warga, serta memperkuat pencegahan potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan bahwa sosialisasi kepemiluan perlu dilakukan sejak sebelum tahapan dimulai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah mengenai aturan kepemiluan serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi.

“Menjelang pemilihan serentak, tahapan akan segera dimulai. Karena itu, kami berharap diberikan ruang dan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada pihak kelurahan maupun masyarakat, sehingga pemahaman mengenai kepemiluan dapat dibangun sejak dini,” ujar Hardy.

Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Kota Denpasar juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah praktik politik uang. Hardy menjelaskan bahwa politik uang tidak hanya berupa pemberian uang secara langsung, tetapi juga dapat berbentuk barang, fasilitas, atau pemberian lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan.

“Inti dari kegiatan Bawaslu Kota Denpasar adalah melakukan pencegahan, termasuk mencegah politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilu maupun pemilihan,” tegasnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Ernirusita, menambahkan bahwa dukungan pemerintah kelurahan sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi kepemiluan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Nantinya pada saat tahapan pemilu berlangsung, kami membutuhkan dukungan dari pihak kelurahan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Edukasi kepemiluan akan lebih efektif apabila dapat dilakukan melalui ruang-ruang interaksi yang dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Kesiman, I Nyoman Nuada, menyambut baik audiensi yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar. Ia menilai kolaborasi antara Bawaslu Kota Denpasar dan Kelurahan Kesiman penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang sehat.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung upaya Bawaslu Kota Denpasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kelurahan siap bersinergi dan memberikan ruang untuk kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi proses demokrasi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran aparatur di Kelurahan Kesiman terus diingatkan mengenai pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas.

“Untuk ASN dan perangkat kelurahan, kami secara berkala memberikan pemahaman mengenai netralitas dan integritas. Kami berharap sinergi dengan Bawaslu ini dapat semakin memperkuat pemahaman tersebut, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Kelurahan (Seklur) Kesiman, I Wayan Sudiarta, yang menyampaikan bahwa jajaran ASN di Kelurahan Kesiman telah memahami pentingnya menjaga netralitas dan integritas.

“Perangkat ASN di kelurahan sudah memahami mengenai hal tersebut. Setiap tahun, lurah juga memberikan pemahaman dan penguatan integritas kepada perangkat ASN,” katanya.

Sementara itu, Kasi Kesra Kelurahan Kesiman, Dewa Cahyadi, mengusulkan agar Bawaslu Kota Denpasar dapat diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang telah berjalan di lingkungan kelurahan, seperti kegiatan PKK dan pertemuan masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Kota Denpasar berharap sinergi dengan Kelurahan Kesiman dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung menjelang tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun budaya demokrasi di tingkat masyarakat.

Penguatan pendidikan politik, penjagaan netralitas ASN, pencegahan politik uang, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan secara partisipatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses pemilu dan pemilihan yang berintegritas, demokratis, dan bermartabat.