Bedah Strategi Kehumasan, Bawaslu Denpasar Perkuat Kolaborasi dengan Diskominfos dan Prokopim

Denpasar - Bawaslu Kota Denpasar membedah strategi kehumasan dan pengelolaan informasi publik bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kota Denpasar serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Melalui Rapat Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik yang digelar pada Kamis (6/8/2026), Bawaslu Kota Denpasar memperkuat kolaborasi lintas instansi guna mewujudkan strategi komunikasi yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

Rapat dihadiri Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, Suyanto, dan Ni Wayan Eka Lestari, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran. Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Bali Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Ketut Ariyani. Dari Diskominfos Kota Denpasar hadir Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Cokorda Istri Sri Kristina Dewi beserta jajaran, sedangkan dari Prokopim Setda Kota Denpasar hadir Indah Rosarini dan Prawina.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan bahwa keberhasilan media sosial tidak hanya diukur dari banyaknya publikasi, tetapi juga dampak yang dihasilkan kepada masyarakat.

"Kalau informasi yang kita sampaikan tidak mendapatkan perhatian masyarakat, berarti ada yang harus dievaluasi. Ukuran keberhasilan media sosial bukan hanya jumlah kontennya, melainkan sejauh mana informasi tersebut dipahami dan mampu mendorong tindak lanjut," ujar Ariyani.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan Diskominfos dan Prokopim dalam mengembangkan konten komunikasi publik yang lebih kreatif dan mudah dipahami masyarakat.

"Kami berharap Diskominfos dan Prokopim dapat menjadi mitra strategis Bawaslu Kota Denpasar dalam membangun konten komunikasi publik yang lebih komunikatif. Setelah rapat ini, kami berharap ada tindak lanjut nyata melalui program kolaborasi yang mampu memperkuat kehumasan Bawaslu," kata Hardy.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menjelaskan, kehumasan Bawaslu kini semakin berorientasi pada digitalisasi melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, berbagai program seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, partisipasi pada Kasanga Fest, Pesta Kesenian Bali, hingga siaran rutin di Radio Publik Kota Denpasar (RPKD) merupakan bagian dari upaya membangun pengawasan partisipatif.

"Kehumasan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada publikasi kegiatan, tetapi bagaimana informasi yang kita sampaikan mampu menjangkau masyarakat, membangun kesadaran, serta mendorong partisipasi mereka dalam pengawasan pemilu," ujar Dewa Ayu Manik.

Memasuki sesi diskusi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfos Kota Denpasar Cokorda Istri Sri Kristina Dewi menilai pengelolaan media sosial Bawaslu Kota Denpasar sudah berjalan baik. Demi memperkuat konten kehumasan, perlu adanya kolaborasi publikasi, penyajian infografis yang menarik, serta pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

"Masyarakat lebih tertarik melihat proses, hasil, dan manfaat sebuah kegiatan. Karena itu, konten perlu dipadukan dengan visual yang kuat," ujarnya.

Pihak Prokopim Setda Kota Denpasar juga menyampaikan pandangannya soal konten digital. Seperti misalnya konten video diawali dengan pembuka yang mampu menarik perhatian, berdurasi singkat, serta lebih banyak menampilkan edukasi dan manfaat bagi masyarakat dibandingkan dokumentasi kegiatan semata.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kota Denpasar bersama Diskominfos dan Prokopim Setda Kota Denpasar berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengelolaan kehumasan dan informasi publik agar komunikasi kelembagaan semakin efektif, inovatif, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.