Dorong Aksi Kolaborasi :Wujudkan Beasiswa bagi Penyandang Disabilitas

Denpasar - Komitmen menghadirkan demokrasi yang inklusif diwujudkan melalui kolaborasi antara Bawaslu Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar, dan ITB STIKOM Bali dengan memfasilitasi akses beasiswa bagi penyandang disabilitas, I Putu Adi Apriana, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di ITB STIKOM Bali pada Selasa (21/07/2026).

Fasilitasi tersebut diinisiasi oleh Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, setelah menemukan kondisi Adi saat pelaksanaan Program Bakti Sosial Bawaslu Kota Denpasar yang dilaksanakan pada April 2026 di sejumlah wilayah di Kota Denpasar, salah satunya di Kecamatan Denpasar Barat. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu Kota Denpasar bertemu langsung dengan Adi yang memiliki tekad kuat untuk menempuh pendidikan tinggi, namun terkendala keterbatasan ekonomi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Bawaslu Kota Denpasar kemudian melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendidikan bagi Adi. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, serta ITB STIKOM Bali yang memberikan kesempatan kepada Adi untuk memperoleh beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dan melanjutkan pendidikannya.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Bawaslu tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sesaat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan solusi jangka panjang.

"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ketika kami bertemu dengan Adi yang memiliki semangat besar untuk melanjutkan kuliah, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mempertemukan berbagai pihak agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial Kota Denpasar, serta ITB STIKOM Bali yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen bersama dalam membuka akses pendidikan bagi Adi," ujar Hardy.

Menurut Hardy, inisiatif tersebut merupakan implementasi nyata nilai-nilai demokrasi yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang setara. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

"Bagi Bawaslu, pengawasan partisipatif bukan sekadar mengajak masyarakat mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam melahirkan masyarakat yang kritis, berintegritas, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi," tambahnya.

Dukungan terhadap proses fasilitasi tersebut juga diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar yang memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan serta perluasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sinergi pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya.

Di sisi lain, proses koordinasi akademik dan penyelesaian administrasi penerimaan mahasiswa baru turut didampingi oleh Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali melalui Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Sistem Informasi di ITB STIKOM Bali Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T. sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.

Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T.menyampaikan bahwa ITB STIKOM Bali memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

Kolaborasi antara Bawaslu Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar, ITB STIKOM Bali, serta berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam proses fasilitasi ini menjadi contoh nyata bahwa sinergi antarlembaga mampu menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kepedulian sosial yang dibangun melalui kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak hanya diwujudkan dalam ruang-ruang elektoral, tetapi juga melalui keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.