Meningkatkan Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan, Bawaslu Kota Denpasar Gelar Rapat Koordinasi Bersama BPKP
|
Denpasar - pengelolaan administrasi keuangan sebagai pondasi yang sangat penting dalam sebuah lembaga, maka Bawaslu Kota Denpasar memandang perlu melakukan Rapat Koordinasi bersama BPKP dengan melibatkan pengawas Ad-Hoc.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan yang bertempat di Ibis Styles Bali Denpasar. Jumat (20/10).
“Saat ini, kita berada di tengah-tengah upaya untuk memperkuat mekanisme pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kota Denpasar,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Denpasar tersebut.
Hal yang sama juga diutarakan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma yang menegaskan untuk penyamaan persepsi pada administrasi keuangan agar lebih komunikatif.
“Solusi yang lebih efektif adalah datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Denpasar untuk hal yang lebih komunikatif”. Ujar yang biasa disapa dodo tersebut
Pada kesempatan yang sama pula, Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Murtapa menegaskan “setiap sen yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan”
Selain itu Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Ernirusita mengungkapkan bahwa “Pengawas Ad-hoc diharapkan dapat mengikuti alur pengajuan SPJ dari tingkat Kecamatan hingga ke Provinsi, serta dapat mengajukan SPJ yang sudah lengkap dengan dokumentasi dan kelengkapan lainya untuk meminimalisir ketidaksesuaian spj".
Pada rapat tersebut dihadiri juga oleh, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, Ni Wayan Eka Lestari, Suyanto dan I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan, Ketua dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar beserta Staf Teknis Bawaslu Kota Denpasar.
