Bawaslu Kota Denpasar Perkuat PerencanaanAnggaran, Gandeng DJPb Provinsi Bali

Denpasar – Bawaslu Kota Denpasar memperkuat kualitas tata kelola keuangan melalui Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Denpasar, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus mengoptimalkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai tolak ukur pengelolaan anggaran pemerintah.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari, Kepala Sekretariat, Ni Wayan Ernirusita, beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPb) Provinsi Bali, yakni Senik Entropi dan Pandu Asgaf.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari, menyampaikan bahwa sebagai satuan kerja yang relatif baru, Bawaslu Kota Denpasar masih memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perencanaan anggaran yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung peningkatan nilai IKPA.

"Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh jajaran memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menegaskan bahwa penyusunan anggaran pada lembaga negara bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola organisasi yang membutuhkan ketelitian, perencanaan yang matang, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan DJPb Provinsi Bali merupakan bentuk komitmen Bawaslu Kota Denpasar dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 serta pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kinerja.

Pada sesi pemaparan materi, Kasi Pelaksanaan Anggaran 1C DJPb Provinsi Bali, Pandu Asgaf, menjelaskan bahwa penilaian IKPA mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut diukur melalui delapan indikator yang menjadi acuan dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran setiap satuan kerja.

Pandu juga menekankan pentingnya menyusun perencanaan anggaran secara realistis, menjaga keseimbangan penyerapan anggaran pada setiap triwulan, mempercepat penyelesaian kontrak dan pembayaran tagihan, serta menyampaikan laporan capaian output secara tepat waktu. Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan aspek-aspek tersebut menjadi faktor penting untuk mempertahankan nilai IKPA yang optimal sekaligus meminimalkan risiko penurunan nilai akibat keterlambatan administrasi.

Selain itu, DJPb Provinsi Bali memaparkan sejumlahstrategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan reviuDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara berkala, pembaruan Rencana Penarikan Dana (RPD) tepat waktu, menghindari penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib, serta memperkuat koordinasi antara perencana, PejabatPembuat Komitmen (PPK), bendahara, operator SAKTI, dan seluruh unit kerja.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Denpasar berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang selaras mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan anggaran. Dengan perencanaan yang semakin berkualitas, pelaksanaan yang tertib, serta koordinasi yang solid antar unit kerja, diharapkan pengelolaan anggaran Bawaslu Kota Denpasar menjadi semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai IKPA, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan serta mendukung optimalisasi pelayanan Bawaslu Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.