Bawaslu Denpasar Bahas Penyusunan Rencana Kerja dan Penilaian IKPA 2026

Denpasar – Bawaslu Kota Denpasar menyelenggarakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Lingkungan Bawaslu Kota Denpasar, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Denpasar, pada senin (10/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, serta jajaran Ketua, Anggota, dan Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan perencanaan kegiatan dan penganggaran tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dan selaras dengan arah kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, serta mendukung penguatan fungsi pengawasan pemilu di tingkat daerah.

Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Eka Lestari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pengawasan.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan pemilu, serta penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di tingkat kota,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gusti Ketut Kartika, menyampaikan apresiasi atas keseriusan Bawaslu Denpasar dalam proses perencanaan dan penganggaran.

“Rencana kerja dan anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari strategi kelembagaan dalam mewujudkan pengawasan yang lebih profesional dan akuntabel,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Sementara itu, Sweetta Wulandari, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I -C, DPJb Provinsi Bali, dalam paparannya menyoroti pentingnya peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola keuangan negara di setiap satuan kerja.

“IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kami mendorong agar Bawaslu Denpasar terus memperbaiki aspek-aspek seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, efisiensi penyerapan, dan kesesuaian antara output dan anggaran,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan nilai IKPA tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja keuangan, tetapi juga menunjukkan profesionalitas lembaga dalam mengelola dana publik.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang berkualitas di Kota Denpasar.