Bawaslu Denpasar Siapkan Program Parmas Tahun 2026
|
Denpasar – Sebagai upaya mematangkan perencanaan program pencegahan dan penguatan partisipasi publik pada tahun 2026, Bawaslu Kota Denpasar melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) bersama kasubbag dan staf mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali secara daring pada Senin (5/1/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum penyelarasan arah kebijakan serta perencanaan program kerja Divisi P2H antara Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, khususnya dalam penguatan upaya pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kota Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Bawaslu Kota Denpasar akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Salah satu program yang tetap dilaksanakan yakni Bawaslu Denpasar On Air, sebagai media sosialisasi dan edukasi pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui siaran radio.
“Program-program yang telah berjalan pada 2025 akan terus kami lanjutkan dan perkuat, termasuk Bawaslu Denpasar On Air sebagai sarana sosialisasi pengawasan partisipatif melalui media radio,” ujarnya
Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga akan melakukan penjajakan kerja sama dengan berbagai lembaga yang pada tahun 2025 belum terealisasi. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran pemilu berbasis partisipasi masyarakat.
“Ke depan, kami juga akan menjajaki kerja sama dengan lembaga-lembaga yang belum sempat dilakukan pada tahun sebelumnya, guna memperkuat sinergi dan efektivitas program pencegahan,” tambahnya.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program kerja yang direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali. Program-program tersebut dinilai selaras dengan upaya penguatan fungsi pencegahan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan program Divisi P2H pada tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi di Bali, khususnya di Kota Denpasar.
