Bawaslu Denpasar Matangkan Strategi Pengawasan Pengawasan Partisipatif
|
Denpasar - Bawaslu Kota Denpasar menghadiri Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025 sekaligus pembahasan persiapan implementasi program tersebut di tiga kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali pada Rabu (03/12). Kehadiran Bawaslu Denpasar diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Dewa Ayu Agung Manik Oktariani beserta Kasubbag dan staf yang membidangi pencegahan dan kehumasan.
Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan, mengapresiasi pelaksanaan P2P Daring di 6 (enam) kabupaten/kota pada tahun ini. Ia menyebut program tersebut mendapatkan perhatian hingga tingkat nasional.
“Program ini tidak hanya berjalan baik, tapi juga mendapat apresiasi dari DPR RI. Ini menandakan ruang partisipasi publik semakin terbuka. Namun kita juga perlu memperkuat regulasi, terutama terkait pengawasan di masa non-tahapan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menyoroti peluang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di tiga kabupaten/kota berikutnya. Ia menegaskan bahwa P2P tetap menjadi salah satu program strategis yang perlu diperkuat.
“Setelah enam kabupaten berhasil melaksanakan P2P Daring dengan baik, kini peluang untuk mengembangkan program ini di Denpasar, Badung, dan Buleleng. Walaupun berpotensi dilakukan secara daring, tetap kabupaten/kota untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik,” ujarnya.
Ariyani juga menekankan pentingnya kesiapan tim di tingkat kabupaten/kota, termasuk soliditas internal dan konsistensi koordinasi, agar pelaksanaan P2P di tiga daerah tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Menutup kegiatan, Ariyani mendorong seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk terus mengembangkan inovasi program pengawasan partisipatif dan menunjukkan kerja-kerja lewat publikasi.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Koordinator Divisi P2H, Kasubbag Pengawasan, serat Staf Pencegahan dan Humas Kabupaten/Kota se-Bali. Kehadiran jajaran pengawas dari seluruh daerah ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif di Bali.
