Bawaslu Denpasar Tanamkan Kesadaran Demokrasi Sejak Dini di Fakultas Hukum Universitas Udayana

Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Bahan Hukum (PBH) bagi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus FH UNUD Denpasar dengan dihadiri oleh mahasiswa baru, dosen, serta jajaran civitas akademika.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa hukum terhadap regulasi dan mekanisme kepemiluan sebagai bekal awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi.

“Pemilu bukan hanya proses politik, tetapi juga sarat dengan aspek hukum yang harus dipahami bersama. Mahasiswa hukum perlu dibekali sejak dini agar mampu membaca, memahami, dan mengkritisi regulasi kepemiluan, sehingga kelak dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga nilai demokrasi.

“Kami berharap adik-adik mahasiswa dapat menjadi bagian dari pengawal demokrasi, baik melalui jalur akademis maupun praktik di masyarakat. Kalau sudah tahu aturan pemilu, nantinya akan menjadi fondasi penting bagi peran tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Dekan FH UNUD,  Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., M.Hum, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Denpasar atas partisipasinya dalam kegiatan PBH tahun ini.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bawaslu Kota Denpasar dalam kegiatan PBH tahun ini. Kehadiran Bawaslu akan memperkaya pemahaman mereka tentang kepemiluan sejak awal menempuh pendidikan di FH UNUD", ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi berkelanjutan antara Bawaslu Kota Denpasar dan FH UNUD dalam mendukung pendidikan hukum yang relevan, aplikatif, serta berorientasi pada penguatan demokrasi di Indonesia.