Denpasar Sinergikan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan
|
Denpasar – Bawaslu Kota Denpasar menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bawaslu Kota Denpasar, Jalan Melati No 18 Denpasar ini, dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan akurasi dan validitas data pemilih secara berkelanjutan di Kota Denpasar. Senin (15/12).
Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Kota Denpasar, Disdukcapil Kota Denpasar, Korem 163 Wirasatya, Kodim 1611/Badung,
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Polresta Denpasar, MKKS SMK se-Kota Denpasar, serta PGRI Kota Denpasar.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga kualitas data pemilih.
“Pengawasan data pemilih berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas lembaga yang kuat. Tanpa dukungan data yang akurat dan terbuka dari seluruh pihak terkait, upaya menjaga kualitas demokrasi tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Denpasar, Dewa Ayu Manik Oktariani, menyampaikan bahwa proses PDPB di Kota Denpasar telah berjalan.
“Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan PDPB melalui uji petik, seiring dengan pencoklitan terbatas yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar. Ke depan, kami akan bersurat kepada TNI AD, AL, dan AU untuk memperoleh akses data anggota yang telah purna tugas maupun anggota baru mulai tahun 2026 guna memastikan akurasi daftar pemilih,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota KPU Kota Denpasar, Sibro Mulissyi, menjelaskan bahwa PDPB merupakan tahapan di luar tahapan pemilu dan pemilihan, namun memiliki implikasi besar terhadap Pemilu 2029.
“Pemutakhiran data pemilih menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pendaftaran partai politik serta pembuktian keanggotaan secara faktual, pembentukan dapil, hingga pembentukan TPS", jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dijelaskan bahwa jumlah pemilih di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, masih ditemukan kendala di lapangan, seperti adanya anggota TNI/Polri yang telah purna tugas namun belum melakukan perubahan status administrasi kependudukan menjadi sipil, sehingga berdampak pada keakuratan daftar pemilih.
Sementara itu, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kota Denpasar dan PGRI Denpasar juga menyatakan kesiapannya dalam pendataan pemilih pemula. MKKS SMK dan PGRI siap berkoordinasi dan mendukung penyediaan data guna memastikan hak pilih pemilih pemula dapat terakomodir dengan baik.
Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas lembaga guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas.
