Penguatan Wawasan Hukum di Era Digital, Bawaslu Denpasar Hadiri Kuliah Umum di Unmas Denpasar

Denpasar - Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menghadiri kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang mengangkat tema “Revolusi Digital dan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Peluang dan Tantangan”. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia.

Kuliah umum yang berlangsung di Auditorium Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan Kamboja No.11A Denpasar, pada Rabu (15/4), dihadiri oleh unsur Forkopimda, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta seluruh civitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan berbudaya, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di bidang hukum.

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan serta dukungan berbagai pihak dalam terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, yayasan, mahasiswa, serta media yang telah mendukung kegiatan ini. Di era modern saat ini, kami berharap seluruh pihak dapat bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan media digital maupun kecerdasan buatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Rakyat (PR) Saraswati Pusat Denpasar, Tjok. Istri Sri Ramaswati, S.H., M.M., menekankan pentingnya kuliah umum ini bagi mahasiswa.

“Kuliah umum ini sangat bermanfaat karena menghadirkan narasumber dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Hal ini dapat memperluas wawasan mahasiswa dengan isu-isu terkini serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung, sehingga mampu memotivasi dan menginspirasi mahasiswa,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembahasan mengenai kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan.

“Jika kita berbicara tentang Artificial Intelligence, kita tidak hanya berbicara tentang mesin, tetapi juga tentang manusia. Saat ini kita dihadapkan pada perubahan besar akibat teknologi digital yang memengaruhi berbagai lini kehidupan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa AI memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum, namun tetap harus digunakan secara bijak.

“Kecerdasan buatan dalam penegakan hukum digunakan untuk mempermudah proses, namun ketika AI mulai menyentuh hak dan kebebasan individu, maka terjadi pergeseran paradigma yang harus disikapi secara hati-hati,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Yusril menekankan pentingnya tanggung jawab moral negara dalam pemanfaatan teknologi tersebut.

“Diskusi tentang kecerdasan buatan dalam penegakan hukum tidak bisa disederhanakan. Harus ada tanggung jawab moral negara. Artificial Intelligence harus sejalan dengan prinsip negara hukum, bukan menggantikannya,” tegasnya.

Kehadiran Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam mengikuti perkembangan isu-isu strategis, khususnya terkait transformasi digital yang juga berpengaruh terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.